7 November 2012

Konsultan Pajak & Akuntansi

Posted in Perpajakan dan Akuntansi tagged , , , , , , , , , , , , , , , , at 03:44 by vicenzacontinental

Pajak

Freelance Pajak

ALPHA SOLUTION MENAWARKAN SOLUSI PRAKTIS UNTUK MASALAH PEMBUKUAN & PERPAJAKAN BAGI PERUSAHAAN ATAU PERORANGAN

DENGAN FEE SANGAT TERJANGKAU, ANDA SUDAH MEMILIKI STAFF AKUNTANSI & PERPAJAKAN YANG PROFESIONAL , BERPENGALAMAN & TERPERCAYA UNTUK MENANGANI PEMBUKUAN ANDA

Kami siap membantu anda dalam hal :

  • Tax Consulting
  • Tax Planning
  • Tax Review
  • Tax Compliance Services
  • Pembuatan SPT & SSP
  • Accounting Freelance

Tujuan kami adalah pembayaran pajak yang efisien disertai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku sehingga menghindarkan anda dari resiko pajak di masa mendatang.
Diri anda aman, asset terjaga dan usaha tetap lancar.
Kami juga menyediakan jasa akuntansi freelance bila anda butuh akuntan yg berpengalaman dengan fee terjangkau.

KETERANGAN LEBIH LANJUT HUBUNGI :

JUSAK  

TELP              : 0817 00 84328 /  021 986 57837

EMAIL            : JUSAK_TM@YAHOO.COM

PIN BB          : 25DCCD0A

2 June 2012

KEWAJIBAN WAJIB PAJAK DALAM PEMERIKSAAN

Posted in Perpajakan dan Akuntansi tagged , , , , , , , , , , , , , , at 08:29 by vicenzacontinental

Kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa adalah:

  1. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri Pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor;
  2. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain termasuk data yang dikelolah secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak. Khusus untuk Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak wajib memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
  3. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran pemeriksaan;
  4. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
  5. Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor;
  6. Memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan.

1 June 2012

Penghasilan Tidak Kena Pajak

Posted in Perpajakan dan Akuntansi tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , at 11:11 by vicenzacontinental

Berikut ini tabel PTKP bagi perseorangan:

Penghasilan Tidak Kena Pajak Setahun (Rp) Sebulan (Rp)
untuk Wajib Pajak orang pribadi tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan (TK) 15.840.000,- 1.320.000,-
untuk Wajib Pajak orang pribadi kawin dan tidak mempunyai tanggungan (K/0) 17.160.000,- 1.430.000,-
untuk Wajib Pajak orang pribadi kawin + 1 tanggungan (K/1) 18.480.000,- 1.540.000,-
untuk Wajib Pajak orang pribadi kawin + 2 tanggungan (K/2) 19.800.000,- 1.650.000,-
untuk Wajib Pajak orang pribadi kawin + 3 tanggungan (K/3) 21.120.000,- 1.760.000,-
untuk Wajib Pajak Kawin + Penghasilan istri digabung (K/I/0) 33.000.000,- 2.750.000,-
Untuk Wajib Pajak Kawin + Penghasilan istri digabung + 1 tanggungan (K/I/1) 34.320.000,- 2.860.000,-
Wajib Pajak Kawin + Penghasilan istri digabung + 2 tanggungan (K/I/2) 35.640.000,- 2.970.000,-
Wajib Pajak Kawin + Penghasilan istri digabung + 3 tanggungan (K/I/3) 36.960.000,- 3.080.000,-

Keterangan:

  1. Tanggungan adalah anggota keluarga sedarah dan semenda dalam satu garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.
  2. PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender.

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)

Posted in Perpajakan dan Akuntansi tagged , , , , , , , , , , , , , , , at 11:10 by vicenzacontinental


NPWP adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Untuk memperoleh NPWP, Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada KPP, atau KP2KP dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan persyaratan administrasi yang diperlukan, atau dapat pula mendaftarkan diri secara on-line melalui e-registration.

Data pendukung yang perlu disiapkan oleh Wajib Pajak untuk mengisi formulir permohonan antara lain sebagai berikut:

  1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dokumen yang diperlukan hanya berupa KTP yang masih berlaku.
  2. Bagi Wajib Pajak Badan, dokumen yang diperlukan antara lain :
    1. Akte Pendirian dan Perubahannya;
    2. KTP yang masih berlaku sebagai penanggung jawab;
  3. Kepada Wajib Pajak diberikan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Kartu NPWP diberikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya permohonan secara lengkap.

Perlu diketahui masyarakat bahwa untuk pengurusan NPWP tersebut di atas TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN.

Fungsi NPWP adalah :

  1. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan;
  2. Sebagai identitas Wajib Pajak;
  3. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasirasi perpajakan;
  4. Menjadi persyaratan dalam pelayanan umum, misalnya passpor, kredit bank dan lelang.

Dengan memiliki NPWP, Wajib Pajak memperoleh beberapa manfaat langsung lainnya, seperti :

  1. memenuhi salah satu persyaratan ketika melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
  2. salah satu syarat pembuatan Rekening Koran di bank-bank; dan
  3. memenuhi persyaratan untuk bisa mengikuti tender-tender yang dilakukan oleh Pemerintah.

SPT Pajak

Posted in Perpajakan dan Akuntansi tagged , , , , , , , , , , , , , at 11:05 by vicenzacontinental

Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

Sehingga Surat Pemberitahuan mempunyai makna yang cukup penting baik bagi Wajib Pajak maupun aparatur pajak. Pelaporan pajak disampaikan ke KPP atau KP2KP dimana Wajib Pajak terdaftar. SPT dapat dibedakan sebagai berikut:

  1. SPT Masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan.
    Ada beberapa SPT Masa yaitu: PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 4 (2), PPh Pasal 15, PPN dan PPnBM, serta Pemungut PPN
  2. SPT Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan.
    Ada beberapa jenis SPT Tahunan: Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi

Saat ini khusus untuk SPT Masa PPN sudah dapat disampaikan secara elektronik melalui aplikasi e-Filing. Penyampaian SPT Tahunan PPh juga dapat dilakukan secara online melalui aplikasi e-SPT.

Keterlambatan pelaporan untuk SPT Masa PPN dikenakan denda sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan untuk SPT Masa lainnya dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah). Sedangkan untuk keterlambatan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi khususnya mulai Tahun Pajak 2008 dikenakan denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan SPT Tahunan PPh Badan dikenakan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Berikut batas waktu pembayaran dan pelaporan untuk kewajiban perpajakan bulanan:

No Jenis SPT Batas Waktu Pembayaran Batas Waktu Pelaporan
Masa
1 PPh Pasal 4 ayat (2) Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
2 PPh Pasal 15 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
3 PPh Pasal 21/26 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
4 PPh Pasal 23/26 Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
5 PPh Pasal 25 (angsuran pajak) untuk Wajib Pajak orang pribadi dan badan Tgl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
6 PPh Pasal 25 (angsuran pajak) untuk Wajib Pajak kriteria tertentu yang diperbolehkan melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa Akhir masa pajak terakhir Tgl.20 setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir
7 PPh Pasal 22, PPN & PPn BM oleh Bea Cukai 1 hari setelah dipungut Hari kerja terakhir minggu berikutnya (melapor secara mingguan)
8 PPh Pasal 22 – Bendahara Pemerintah Pada hari yang sama saat penyerahan barang Tgl. 14 bulan berikut
9 PPh Pasal 22 – Pertamina Sebelum Delivery Order dibayar
10 PPh Pasal 22 – Pemungut tertentu Tgl. 10 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
11 PPN dan PPn BM – PKP Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum SPT Masa PPN disampaikan Akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak
12 PPN dan PPn BM – Bendaharawan Tgl. 7 bulan berikut Tgl. 14 bulan berikut
13 PPN & PPn BM – Pemungut Non Bendahara Tgl. 15 bulan berikut Tgl. 20 bulan berikut
14 PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15,21,23, PPN dan PPnBM Untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu Sesuai batas waktu per SPT Masa Tgl.20 setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir

Berikut batas waktu pembayaran dan pelaporan untuk kewajiban perpajakan tahunan:

No Jenis SPT Batas Waktu Pembayaran Batas Waktu Pelaporan
Tahunan
1 PPh – Orang Pribadi Sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan akhir bulan ketiga setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak
2 PPh – Badan Sebelum SPT Tahunan PPh disampaikan akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun atau bagian tahun pajak
3 PBB 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT —-

31 May 2012

Restitusi Pajak

Posted in Perpajakan dan Akuntansi tagged , , , , , , , , , , at 06:28 by vicenzacontinental

Umum
Restitusi dapat diajukan untuk setiap Masa Pajak oleh setiap Pengusaha Kena Pajak. Dengan memberikan hak yang sama terhadap semua Wajib Pajak diharapkan dapat mendorong kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selanjutnya, bagi Pengusaha Kena Pajak yang memiliki tingkat kepatuhan tinggi dan memenuhi Kriteria tertentu akan diberikan pelayanan khusus dalam restitusi berupa pengembalian kelebihan pembayaran pajak tanpa dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu, apabila perlu baru akan dilakukan pemeriksaan.

Untuk pengawasan pengembalian pembayaran kelebihan pajak maka sebelum diterbitkan SKPLB, terlebih dahulu dilakukan konfirmasi atas Faktur Pajak Masukan yang menyebabkan adanya kelebihan pembayaran pajak. Konfirmasi ini dilakukan untuk meyakinkan bahwa Pajak Masukan yang dimintakan sudah dipertanggungjawabkan oleh PKP Penjual.

Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu
Kriteria Tertentu Bagi PKP Yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak:

- tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir
- tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda
- tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir
- dalam hal laporan diaudit oleh Akuntan Publik atau BPKP harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi rugi fiskal
- dalam hal laporan tidak diaudit oleh Akuntan Publik maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai WP Kriteria Tertentu.

Untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, meskipun batas waktu penerbitan SKP atas permohonan restitusi oleh Wajib Pajak kriteria tertentu sesuai ketentuan adalah paling lambat 1 (satu) bulan. Kepala KPP setelah melakukan penelitian harus menerbitkan SKP paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diterima.

Wajib Pajak dengan Kegiatan Tertentu
Yang dimaksud dengan kegiatan tertentu adalah ekspor dan penyerahan kepada Pemungut PPN.

Jangka waktu penyelesaian restitusi bagi PKP yang melakukan kegiatan tertentu adalah sebagai berikut:

- SKP harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) bulan, kecuali apabila dilakukan pemeriksaan untuk semua jenis pajak, SKP harus diterbitkan paling lambat 12 (dua belas) bulan.
- Mengenai jangka waktu penyelesaian resitusi bagi PKP kriteria tertentu dan PKP Lainnya sesuai dengan UU KUP adalah paling lambat 1 (satu) bulan dan 12 (dua belas) bulan.
- Meskipun ketentuan batas waktu penerbitan SKP atas permohonan restitusi oleh Wajib Pajak selain yang melakukan kegiatan tertentu, dan kriteria tertentu adalah paling lambat 12 (dua belas) bulan. Namun demikian, Kepala KPP setelah melakukan pemeriksan harus menerbitkan SKP paling lambat 6 (enam) bulan sejak permohonan diterima.
- Khusus permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diajukan oleh PKP sehubungan dengan Faktur Pajak Masukan atas impor dan atau perolehan barang modal yang tidak mendapat fasilitas perpajakan (tidak dipungut PPn atau dibebaskan dari pengenaan PPN), harus diterbitkan  SKP paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima.

Pengertian Faktur Pajak Fiktif

Posted in Perpajakan dan Akuntansi tagged , , , , , , , , , , at 06:25 by vicenzacontinental

  1. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
  2. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha dengan menggunakan nama, NPWP dan Nomor Pengukuhan PKP orang pribadi atau badan lain.
  3. Faktur Pajak yang digunakan oleh PKP yang tidak diterbitkan oleh PKP penerbit
  4. Faktur Pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang PPN, tetapi secara material tidak terpenuhi yaitu tidak ada penyerahan barang dan atau uang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada Faktur Pajak.
  5. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

25 May 2011

PPh Pasal 25 WP Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

Posted in Perpajakan dan Akuntansi tagged , , , , , , , , , , , , at 02:49 by vicenzacontinental

Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25) pada hakikatnya adalah pembayaran di muka Pajak Penghasilan yang akan terutang dalam tahun pajak tertentu. PPh Pasal 25 juga biasa disebut angsuran Pajak Penghasilan pada tahun berjalan. Besarnya PPh Pasal 25 pada umumnya ditentukan oleh besarnya Pajak Penghasilan terutang tahun sebelumnya dengan mempertmbangkan berbagai faktor.

Misalnya jika pada tahun 2009 Pajak Penghaslan terutang adalah Rp 12 Juta dan tidak ada kredit pajak lainnya, maka PPh Pasal 25 yang harus dibayar pada tahun 2010 adalah Rp 1 Juta tiap bulannya (Rp12 Juta dibagi 12). Mungkin saja PPh yang sebenarnya terutang pada tahun 2010 bisa lebih besar atau lebh kecil dari Rp12 Juta. Jika lebih besar, maka sisanya akan dibayar setelah dhitung dalam SPT Tahunan yang biasa disebut PPh Pasal 29. Jika lebh kecil, kelebihan bayarnya bisa direstitusi atau dikembalikan melalui permohonan dalam SPT Tahunan dan setelah diuji kebenarannya melalui pemeriksaan.

Nah, bagi Wajib Pajak yang disebut Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (disingkat WP OPPT), penentuan besarnya PPh Pasal 25 ditentukan lain tidak mengikuti ketentuan umum tersebut tetapi dihitung berdasarkan persentase tertentu dari omzet atau peredaran usaha tiap bulan. Jadi, jika omzet OPPT dalam satu bulan Rp100 Juta dan persentase yang ditetapkan adalah 0,75%, maka PPh Pasal 25 dalam bulan tersebut adalah 0,75% x Rp100 Juta atau sama dengan Rp750.000.

Tulisan singkat ini akan menjelaskan siapa yang dimaksud dengan WP OPPT, penghitungan PPh Pasal 25nya, serta mekanisme pembayaran dalam pelaporannya.

Siapa WP OPPT?

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 255/PMK.03/2008, WP OPPT adalah Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan yang mempunyai tempat usaha lebih dari satu, atau mempunyai tempat usaha yang berbeda alamat dengan domisili. Definisi ini kemudian diubah dalam PMK 208/PMK.03/2009 menjadi : WP OPPT adalah Wajib Pajak Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer yang mempunyai 1 (satu) atau lebih tempat usaha.

Dari definisi terakhir terlihat bahwa ruang lingkup WP OPPT ini cukup luas yaitu mencakup seluruh WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang pengecer baik yang memiliki satu tempat usaha ataupun yang meiliki lebih dari itu. Istilah pedagang pengecer nampaknya mengacu kepada kegiatan perdagangan dengan penjualannya langsung kepada konsumen akhir.

Namun demikian, ternyata dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 32/PJ/2010 yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PMK di atas, definisi WP OPPT ini diperluas lagi cakupannya yaitu dengan memberikan definisi pedagang pengecer yaitu orang pribadi yang melakukan penjualan barang baik secara grosir maupun eceran; dan/atau penyerahan jasa.

Perhatikan bahwa definisi pedagang pengecer termasuk pula perdagangan grosir serta penyerahan jasa. Dengan demikian, pemahaman umum tentang pedagang pengecer perlu dikesampingkan jika terkait dengan WP OPPT karena perdagangan grosirpun termasuk pedagang pengecer. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha jasa pun termasuk katagori pedagang pengecer sehingga termasuk dalam pengertian WP OPPT.

Dari definisi di atas saya bisa menyimpulkan bahwa orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha pada umumnya adalah WP OPPT kecuali orang pribadi yang usahanya adalah sebagai pabrikan atau industri dan pertanian/perkebunan/peternakan. Jadi, orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha seperti pedagang segala macam barang, pemilik salon, rental kendaraan, warnet, praktek dokter, kantor akuntan, kantor pengacara dan notaris semuanya termasuk WP OPPT. Terus, bagaimana dengan orang pribadi pemilik restoran dan rumah makan? Menurut saya sih pemilik retoran atau rumah makan bukan termasuk WP OPPT karena kegiatan usahanya bukan perdagangan tetapi lebih mendekati industri karena makanan yang dijual adalah hasil pengolahan dari bahan-bahan seperti ikan, daging, sayur yang masih mentah. Rumah makan atau restoran juga bukan penyerahan jasa kecuali jika melakukan kegiatan usaha jasa katering.

Pembayaran PPh Pasal 25

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 untuk WP OPPT ditetapkan sebesar 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha. Pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 dilakukan melalui Bank Persepsi atau Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak  yang sesuai dengan NPWP tempat kegiatan usahanya.

Pembayaran angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 di atas merupakan kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak yang bersangkutan. Dengan demikian, penghitungan Pajak Penghasilan terutang dalam satu tahun pajak tetap. menggunakan ketentuan umum, apakah menggunakan cara biasa dengan pembukuan atau dengan menggunakan norma penghitungan. Perhitungan ini tentu saja dilakukan dalam SPT Tahunan

Pelaporan PPh Pasal 25

WP OPPT yang melakukan pembayaran angsuran PPh Pasal 25 di bank persepso atau kantor pos dan Surat Setoran Pajaknya telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 25 ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan tanggal validasi yang tercantum pada Surat Setoran Pajak. Dengan demikian, tidak perlu dilakukan pelaporan PPh Pasal 25 secara manual ke KPP karena ketika pembayaran dilakukan, otoatis sudah dianggap melakukan pelaporan SPT PPh Pasal 25.

WP OPPT dengan jumlah angsuran PPh Pasal 25 Nihil atau yang melakukan pembayaran tetapi tidak mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, tetap harus menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam hal WP OPPT tidak melakukan usaha sebagai Pedagang Pengecer di tempat tinggalnya maka Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu tersebut tidak wajib menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal. Dengan demikian, pembayaran dan pelaporan PPh Pasal 25 adalah hanya untuk NPWP yang ada kegiatan usahanya saja.

Pelaporan SPT Tahunan

WP OPPT wajib menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan melampirkan daftar jumlah penghasilan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan dalam  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2010.

Jadi, SPT Tahunan hanya disampaikan ke KPP domisili saja sedangkan pelaporan PPh Pasal 25 dilakukan ke KPP tempat kegiatan usaha, yang bisa KPP cabang atau KPP domisli jika di tempat tinggalnya juga dilakukan kegiatan usaha.

29 April 2011

Freelance Pajak

Posted in Perpajakan dan Akuntansi tagged , , , , , , , , , , , , , at 02:47 by vicenzacontinental

Pajak

Freelance Pajak

ALPHA SOLUTION MENAWARKAN SOLUSI PRAKTIS UNTUK MASALAH PEMBUKUAN & PERPAJAKAN BAGI PERUSAHAAN ATAU PERORANGAN

FEE SANGAT TERJANGKAU, MULAI DARI Rp. 800.000,- / BLN ANDA SUDAH MEMILIKI STAFF AKUNTANSI & PERPAJAKAN YANG PROFESIONAL , BERPENGALAMAN & TERPERCAYA UNTUK MENANGANI PEMBUKUAN ANDA

KETERANGAN LEBIH LANJUT HUBUNGI :

JUSAK  

TELP              : 0817 00 84328 /  021 986 57837

EMAIL            : JUSAK_TM@YAHOO.COM

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.